FGD Dorong Penguatan Regulasi dan Edukasi Pertanian Berbasis Kawasan

MAMUJU- Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat turut menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Binmas Polda Sulawesi Barat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Sandek Pemprov Sulawesi Barat turut dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah instansi strategis, antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sulawesi Kementerian Kehutanan, serta Direktorat Reserse Polda Sulbar.

Peserta FGD sebanyak 250 orang terdiri dari Bhabinkamtibmas se-Sulbar, Penyuluh Pertanian Lapang, Perwakilan kelompoktani di Kab.Mamuju, unsur perangkat desa dan kelurahan kab Mamuju. Diskusi berlangsung aktif dengan fokus pembahasan pada isu-isu strategis terkait pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat petani, termasuk status hukum lahan yang digunakan, proses hukum yang sedang atau mungkin terjadi, serta pemanfaatan lahan pekarangan sebagai alternatif penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Salah satu peserta dari Polres Mamuju Tengah menyampaikan keresahan yang kerap disuarakan oleh para petani di wilayahnya, yaitu terkait maraknya hewan ternak seperti sapi yang dibiarkan berkeliaran bebas hingga merusak tanaman di lahan pertanian. Kondisi ini sering kali memicu perselisihan antara petani dan pemilik ternak, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, peserta berharap adanya perhatian dari Kementerian Pertanian untuk membuat atau memperkuat regulasi yang dapat mengatasi permasalahan ini secara komprehensif.

Menanggapi hal ini, pihak BRMP Sulbar dalam FGD menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam menangani permasalahan di sektor pertanian, termasuk peran pengawasan oleh Bhabinkamtibmas dalam menangani konflik antara petani dan pemilik ternak. BRMP juga menegaskan bahwa sapi merupakan salah satu komoditas ternak yang dikembangkan, sehingga tidak termasuk dalam kategori hama yang harus dimusnahkan. Namun demikian, permasalahan ini tidak dapat dibiarkan terus berlarut. Oleh karena itu, melalui forum ini diharapkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta Kementerian Pertanian untuk menyusun kebijakan teknis yang lebih implementatif dan responsif terhadap kondisi di lapangan, seperti mendorong penguatan regulasi lokal (Perda), edukasi pemilik ternak, serta penegakan hukum yang adil dan humanis.